sorotanmedia.co, Lombok Tengah – Rencana Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Pemkab Loteng) merealisasikan pembangunan jalur dua dari Kecamatan Kopang menuju Biao Kota Praya tersendat.
Tersendatnya pembangunan jalur Kopang-Praya ini dikarenakan proyek tersebut masih belum masuk proyek prioritas. Padahal pra feasibility study (FS) pembangunan proyek sebelumnya sudah rampung dikerjakan dan dibutuhkan anggaran sekitar Rp 700 miliar untuk membebaskan lahan yang terdampak pelebaran jalan itu.
Dan adanya efisiensi anggaran juga menjadi salah satu kendala tersendatnya rencana pembangunan. Mengingat pembebasan lahan untuk kelancaran pembangunan membutuhkan anggaran yang cukup besar.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Loteng, H Lalu Wiranata di tempat kerjanya, Senin (20/04/2026) mengatakan, belum diketahui secara pasti kapan bisa direalisasikan untuk pembangunan jalur dua Praya-Kopang ini, karena rencana tersebut tidak dimasukan menjadi prioritas.
“Jadi rencana pembangunan jalur dua Praya-Kopang ini masih sampai perhitungan awal untuk pembebasan lahan dan belum ada lanjutan dari yang dulu. Karena kita masih baru menghitung nilai pembebasan, jadi belum dapat kita pastikan kapan dimulai karena anggaran belum ada,” ungkap H Lalu Wiranata.
Lanjut sebutnya, masih banyak tahapan yang harus dilalui untuk merealisasikan rencana tersebut. Pemda tidak bisa melanjutkan karena terbentur anggaran. Pemda berencana untuk mengusulkan agar pelebaran jalan ini bisa masuk dalam proyek strategis nasional (ProSN). Supaya berbagai pendanaan bisa ditanggung pemerintah pusat.
“Pemangkasan anggaran ini membuat kita mundur dulu. Nanti mungkin tahun 2028 coba kita ajukan lagi,” terangnya.
Disampaikan, yang masuk ProSN saat ini seperti penanggulangan kemiskinan yakni tiga item, seperti optimalisasi pelaksanaan penentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim, sekolah rakyat dan pembangunan tiga juta rumah. Kemudian ada ketahanan pangan meliputi pengadaan dan pengelolaan gabah beras dalam negeri serta penyaluran cadangan beras pemerintah.
“Dari sisi kesehatan yang masuk ProSN yakni UHC yakni jaminan kesehatan nasional, Makan Bergizi Gratis (MBG), kemudian perluasan akses pendidikan berupa perbaikan sekolah,” bebernya.
Diakui Wiranata, sebenarnya ruas jalan tersebut sangat strategis karena bisa menjadi alternatif arus lalulintas dari pelabuhan Kayangan Lombok Timur menuju Pelabuhan Lembar Lombok Barat. Jika jalan tersebut dijadikan jalur dua bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
“Sekarang saja beberapa truk pengangkut barang banyak yang melalui jalur tersebut. Makanya ini kita perjuangkan meski untuk anggaran secara umum belum bisa disampaikan, karena belum dilakukan penghitungan. Ini masih tahap pengusulan, semoga bisa direspons positif pemerintah pusat,” paparnya.
Pihaknya menambahkan, pembangunan jalan tersebut pun tidak hanya berdampak bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat, tetapi diyakini akan bisa meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Loteng.
“Peningkatan infrastruktur jalan itu pasti memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di daerah dan pelebaran jalan Biao-Kopang ini layak menjadi proyek strategis nasional,” tutupnya. (ang)
