Sorotanmedia.co, Lombok Timur – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur mengikuti tahapan Virtual Assessment TPAKD Award 2026 Tingkat Nasional melalui Zoom Meeting pada Jumat (24/07/2026).
Virtual Assessmemt TPAKD ini diikuti Wakil Bupati Lombok Timur H. Moh. Edwin Hadiwijaya, Sekretaris Daerah H. Muhammad Juaini Taofik, Kepala OJK Provinsi NTB, Kepala Perwakilan Bank Indonesia, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda, serta jajaran pimpinan OPD dan stakeholders akses keuangan daerah dari Ruang Rapat Bupati. Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin kemudian turut bergabung secara virtual untuk menyampaikan arahan dan dukungannya.
Bupati menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak atas perhatiannya bagi kemajuan Lombok Timur. Bupati menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Lotim dalam percepatan akses keuangan daerah, di antaranya melalui penyaluran bantuan UMKM sebanyak Rp 20 miliar, melanjutkan program Lotim Berkembang berupa subsidi bunga pinjaman untuk pelaku usaha pertanian dan perkebunan, serta gerakan pembuatan rekening tabungan santri (Satu Santri Satu Rekening).
“Peran strategis Baznas Lombok Timur yang tidak hanya fokus pada bantuan sosial, tetapi juga pemberdayaan UMKM dan penciptaan lapangan kerja bagi pemuda. Capaian pengumpulan ZIS Lombok Timur tercatat melonjak signifikan dari Rp 10–12 miliar pada tahun 2025 menjadi Rp 24 miliar pada tahun 2026,”ucapnya.
Menambahkan paparan Bupati, Wakil Bupati menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Lombok Timur secara tahunan pada tahun 2025 tercatat sebesar 4,93%, dan melonjak signifikan pada Triwulan I di tahun 2026 hingga mencapai 7,93% berdasarkan rilis resmi BPS.
Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menyadari angka kemiskinan daerah masih berada di angka 13,53%.
“Dengan populasi mencapai hampir 1,5 juta jiwa atau sekitar 25% dari total penduduk NTB, penguatan akses keuangan menjadi kunci utama untuk menggerakkan perekonomian dan menekan angka kemiskinan tersebut,”jelasnya.
Untuk itu, Pemerintah Daerah Lombok Timur secara konsisten menjalankan Tiga Program Unggulan TPAKD seperti Program Lotim Berkembang. Program yang telah diinisiasi sejak tahun 2020 tersebut berfokus pada dua sektor utama, yaitu peternakan dan UMKM. Pada sektor peternakan, program ini sukses menjangkau 14.564 nasabah hingga tahun 2025.
“Meskipun sempat menghadapi tantangan akibat dampak wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), tingkat Non-Performing Loan (NPL) di kalangan peternak tetap terkendali dengan baik di angka 1,03%,” tegas Wabup.
Sementara itu pada sektor UMKM, lanjut Wabup, TPAKD melalui skema bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah menyisir 611 pelaku usaha. Sebagai dorongan, Pemkab juga memfasilitasi kegiatan car free night (CFN) setiap malam kamis, yang dalam 50 minggu pelaksanaan sukses mencatatkan omzet hingga Rp 464 juta bagi 60 UMKM, lengkap dengan edukasi pembayaran digital.
Program lainnya adalah Ekosistem Pusat Inklusi Keuangan Syariah (EPIKS). Program ini berfokus pada penguatan akses keuangan syariah di lingkungan pondok pesantren. Meskipun baru dimulai di satu pondok pesantren, tingkat perputaran akses keuangannya terbukti sangat tinggi. Pada tahun ini, pemerintah daerah menambah satu pondok pesantren berskala besar untuk bergabung.
“Ke depan, Pemkab Lombok Timur berkomitmen terus meningkatkan volume, kuantitas, maupun kualitas pembiayaan bagi sektor peternakan, UMKM, dan pesantren,”ujar Edwin.
Wabup juga menyampaikan program berikutnya adalah Program Rekening Pelajar. Program tersebut berhasil menjangkau sekitar 308.000 pelajar di Kabupaten Lombok Timur dengan akumulasi saldo mencapai Rp76 miliar.
“Selanjutnya, penguatan akses keuangan daerah juga disinergikan dengan Baznas melalui program Petani Mustahik. Program bantuan penanaman jagung di atas lahan seluas 50 hektar tersebut dilaporkan telah berhasil melakukan panen raya pada Juni,”pungkas Wabup
Sekda yang turut hadir pada kesempatan tersebut menambahkan terkait penanganan sektor peternakan. Kendati menghadapi tantangan tersendiri, pendekatan yang digunakan pemerintah daerah kini lebih persuasif. Pendekatan dimaksud adalah dengan keterlibatan berbagai OPD teknis hingga Satpol PP.
Sementara itu, melalui program EPIKS, pemerintah daerah juga melibatkan Dinas Pendidikan. Fokus utama pada tahun 2025 adalah peningkatan literasi keuangan syariah bagi para wali murid serta lingkungan pondok pesantren. Hasilnya dinilai sangat signifikan, pengetahuan masyarakat meningkat pesat, dan nilai akses keuangan tumbuh pesat dari yang sebelumnya Rp 12 juta kini mencapai Rp 4 miliar.
“Keberhasilan tersebut didukung oleh pengawasan langsung dari DPRD serta pendampingan dari Dinas Pendidikan,” ucap Sekda.
Mendukung Program Desa Berdaya yang merupakan program Pemprov NTB untuk menekan angka kemiskinan ekstrem, Pemda memulainya dengan menyiapkan bantuan sosial sebesar kurang lebih Rp1,8 juta per KK bagi masyarakat miskin ekstrem, yang disertai dengan program kewirausahaan.
“Melalui Program Desa Berdaya ini, warga miskin ekstrem diprioritaskan untuk menjadi penyuplai dalam rantai pasok program MBG dan masuk ke dalam KDMP. Dengan adanya integrasi ini, kami optimis efektivitas keuangan daerah akan semakin nyata dan berdampak langsung bagi kemajuan daerah,”tutupnya.
Pada sesi terakhir, Asisten Deputi Inklusi Keuangan dan Kewirausahaan Kemenko Perekonomian Erdiriyo menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam Virtual Assessment TPAKD Award 2026 Tingkat Nasional tersebut.
Erdiriyo berharap seluruh capaian dan program kerja TPAKD Kabupaten Lombok Timur ini dapat memberikan manfaat nyata dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan, menekan angka kemiskinan, serta mengurangi tingkat pengangguran.
“Semoga penguatan program inklusi keuangan di daerah ini semakin membawa kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Lombok Timur,” pungkasnya. (red)
