Sorotanmedia.co, Lombok Timur – Puluhan tokoh masyarakat Dusun Darul Hijrah Desa Anjani Kecamatan Suralaga, dipimpian Kepala Wilayahnya, H Moh Jeisy, mendatangi kantor DPRD Kabupaten Lombok Timur untuk melakukan hearing, terkait keinginan masyarakat untuk pengalihan arus mobil dump truck pengangkut material tambang yang melintas di wilayah jalan komplek Dusun Darul Hijrah. Hearing tersebut berlangsung di Kantor DPRD Kabupaten Lombok Timur, pada Senin (3/8/2026).
Rapat dipimpin Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Lombok Timur, Nurhasanah, serta dihadiri Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Lombok Timur, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Bapenda Kabupaten Lombok Timur, Camat Suralaga, Kepala Desa Anjani, dan perwakilan Pengurus Pemuda Sabilirrasyad.
Kepala Wialayah Dusun Darul Hijrah, H Moh Jeisy mengatakan, warga bukan menolak galian, melainkan meminta pemerintah agar mengalihkan arus pengangkutan material hasil aktivitas tambang melalui menuju Dusun Gapuk Daya.
“Aarus yang saat ini dilewati merupakan jalan ramai. Ribuan santri lalu lalang pergi mengaji sangat terganggu dengan lalu lalang dam pengangkut galian tambang itu. Di samping itu jalur komplek Darul Hijrah sudah rusak parah. Lain hal dengan jalur Gapuk Daya yang cenderung lebih sepi,”jelasnya.
Jeisy mengaku sudah berkomunikasi dengan Kepala Wilayah Gapuk Daya prihal pengalihan arus tersebut. Kendati dia mengakui ada sebagian masyarakat yang bakal komplain akan hal itu.
Warga setempat juga menuntut itu, lantaran salah satu tambang di wilayah itu melewati jalur Gapuk Daya, saat membawa material hasil galian. “Kami tidak menolak tambang, tapi pengalihan jalan aja,” tegasnya.
Menanggapi aspirasi yang disampaikan, pimpinan rapat menegaskan bahwa permasalahan tersebut harus segera ditindaklanjuti melalui langkah nyata di lapangan.
Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Lombok Timur, Nurhasanah, meminta Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja agar segera melakukan peninjauan lapangan usai hearing untuk memastikan kondisi yang sebenarnya sekaligus mencari solusi terbaik.
“Dinas Perhubungan dan Satpol PP setelah keluar dari ruangan ini agar langsung turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan. Jika diperlukan pengalihan ruas jalan sebagai solusi sementara, silakan dilakukan sesuai kewenangan,” tegas Nurhasanah.
Ia juga menekankan bahwa apabila hingga proses peninjauan belum ditemukan solusi yang dapat diterima seluruh pihak, maka operasional aktivitas yang menjadi sumber persoalan tersebut diminta untuk dihentikan sementara sampai ada penyelesaian yang disepakati bersama.
Selain itu, DPRD meminta agar seluruh hasil koordinasi dan tindak lanjut dituangkan secara tertulis sehingga memiliki kejelasan dan dapat dipertanggungjawabkan. Langkah tersebut dinilai penting agar persoalan yang sama tidak terus berulang tanpa penyelesaian yang jelas.
Menurut Nurhasanah, substansi persoalan yang disampaikan masyarakat sesungguhnya dapat diselesaikan apabila seluruh pihak berkomitmen mengambil langkah cepat dan terukur.
Melalui hearing ini, DPRD Kabupaten Lombok Timur berharap seluruh perangkat daerah terkait dapat segera melakukan koordinasi dan tindak lanjut di lapangan, sehingga solusi yang dihasilkan mampu memberikan kepastian bagi masyarakat sekaligus menjaga ketertiban dan kelancaran aktivitas di wilayah tersebut. (vn)
