sorotanmedia.co, Lombok Timur – Pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Lombok Timur kini berada dalam zona merah. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) setempat melaporkan bahwa ketersediaan blanko Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) saat ini dalam kondisi nihil. Akibatnya berpotensi mengganggu proses pencetakan identitas bagi masyarakat.
Sementara untuk memenuhi permintaan diawal tahun 2026, terutama yang bersifat urgent, dinas terkait telah bekerja sama dengan Dinas Dukcapil di Kabupaten lain di NTB untuk mendapatkan bantuan Blanko e-KTP.
Akibat kekosongan tersebut, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur mengajukan permohonan darurat sebanyak 120 ribu lembar blanko ke pemerintah pusat. Pengajuan ini ditujukan untuk menutupi kebutuhan pelayanan administrasi kependudukan sepanjang tahun 2026. Mengingat, ditahun – tahun sebelumnya, Dinas Dukcapil Lotim hanya mendapatkan distribusi blanko kurang dari 100 ribu.
Sekretaris Dinas (Sekdis) Dukcapil Lombok Timur, Anan Tarfi menyampaikan bahwa keterbatasan blanko menjadi kendala serius dalam pelayanan di setiap UPT Dinas Dukcapil. Sehingga pada Minggu sebelumnya, Kepala Dinas Dukcapil sudah berangkat ke Jakarta guna menindaklanjuti persoalan blanko KTP elektronik tersebut.
“Saat ini kondisi blanko e-KTP benar-benar kosong. Karena itu, kami mengajukan permohonan lebih dari 120 ribu blanko untuk kebutuhan tahun 2026,” tegas Tarfi kepada Suara Rinjani belum pada Kamis (12/02/2026).
Menurutnya, tingginya pengajuan blanko bukan tanpa alasan. Pertumbuhan penduduk, meningkatnya angka pernikahan yang berdampak pada perubahan status kependudukan, hingga dinamika pemekaran wilayah di Lombok Timur membuat permintaan pencetakan e-KTP terus melonjak setiap tahun.
Untuk mencegah pelayanan terhenti total, Dukcapil mengambil langkah darurat dengan meminjam blanko dari daerah lain serta memperkuat koordinasi lintas pemerintahan.
“Kami terus berupaya agar pelayanan tidak terhenti. Bahkan dalam kondisi darurat, kami melakukan peminjaman blanko ke kabupaten lain,” ungkap Tarfi.
Ia berharap suplai dari pemerintah pusat segera terealisasi agar masyarakat tidak terdampak atau menunggu lama untuk memperoleh e-KTP.
“Mudah-mudahan di tahun 2026 ini semua kendala, terutama yang menghambat pelayanan di tingkat bawah, bisa terselesaikan dengan baik,” pungkasnya.
Kehabisan blanko ini dinilai sebagai persoalan serius mengingat besarnya jumlah penduduk Lombok Timur yang sangat bergantung pada layanan administrasi kependudukan. (Yt)
