sorotanmedia.co, Lombok Timur – Data penerima modal bantuan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang diduga banyak tidak tepat sasaran, terus menjadi buah bibir masyarakat Lombok Timur, baik di dunia maya maupun diskusi-diskusi WAG.
Salah satu Kepala Wilayah di Kecamatan Lenek mengungkapkan tidak tahu siapa yang mendata penerima bantuan modal UMKM ini, tapi yang jelas kita cukup kaget, melihat data untuk Kecamatan Lenek ini paling sedikit warganya dapat bantuan modal UMKM ini.
Katanya, kita pertanyakan masa lebih besar penduduk Kecamatan Pringgasela dari pada Kecamatan Lenek. Kita lihat saat pembagian sembako awal tahun kemaren itu juga Kecamatan Pringgasela dapat di atas 1000 an warganya, namun kecamatan Lenek paling sedikit dapatnya. Sama juga dengan bantuan modal UMKM ini hanya 300 orang yang dapat, dan itu terkecil dari 21 kecamatan di Lombok Timur.
“Ini kan terlalu jomblang bedanya dengan kecamatan lainnya. Janganlah hal-hal berkaitan dengan kepentingan masyarakat dikaitkan lagi dengan politik. Pilkada itu sudah berlalu. Jadi wajar warga beranggapan begitu (politik red) karena memang di Kecamatan Lenek perolehan suara H Iron-Edwin pada Pilkada 2024 lalu jeblok kendati juga banyak kecamatan dia kalah,”ujar Kawil yang enggan dimediakan, pada Sabtu (29/11).
Sementara itu salah seorang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di wilayah Kecamatan Sukamulia, saat dihubungi pada Sabtu (29/11), juga mengkatakan, data penerima bantual modal UMKM di desanya adalah sebagian besar bukan pedagang atau pelaku UMKM, bahkan tidak ada niatan menjadi pedagang, sehingga masyarakat yang benar-benar pelaku usaha kecil malah tidak tercover dalam bantuan yang digelontorkan Bupati Lombok Timur, H haerul Warisin.
“Masyarakat ramai-ramai komplain kepada pihak desa kenapa dirinya yang pelaku usaha kecil yang sebenarnya tidak dapat, sedang yang bukan pelaku usaha malah dapat. Kami sudah sampaikan pihak desa tidak tahu menahu soal nama-nama yang dapat itu (modal UMKM),” katanya, menjawab warga.
Ia juga menambahkan, kami kemudian meminta staff desa yang menangani soal surat rekomendasi atau surat keterangan usaha (SKU) dari desa, namun mereka juga mengatakan tidak pernah membuatkan rekomendasi atas nama-nama yang keluar mendapat modal UMKM itu.
“Setelah kami telusuri memang ada dugaan ikut campur mantan kordes H Iron – H Edwin waktu pilkada itu yang bermain terkait rekomendasi. Ini bahaya sekali citra desa kepada masyarakat. Masyaraat hanya tahu pihak desa yang mengusulkan dan merekomendasikan, padahal kami tidak tahu menahu,” tegasnya.
Pemkab Lombok Timur tahun ini menggelontorkan dana stimulan modal usaha senilai Rp. 20 miliar bagi 31.000 pelaku UMKM. (sm)
