Sorotanmedia.co, Lombok Timur – Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) membagikan bingkisan Idul Fitri 1447 H bagi karyawan dan karyawati yang terhimpun dalam tenaga honorer non-database di Aula Pendopo, Bupati Lombok Timur, pada Sabtu (14/03/2026).
Sekertaris Daerah sekaligus Ketua KORPRI Kabupaten Lombok Timur H. Muhammad Juaini Taofik, dalam sambutannya menyampaikan pesan khusus dari Bupati selaku Ketua Dewan Pembina KORPRI. Selain membawa amanah, Ia juga menyampaikan salam hangat dari Bupati untuk seluruh tenaga honorer non database.
Selanjutnya Sekda menjelaskan dua hal mengenai pembagian bingkisan tersebut, yakni Pemda ingin memastikan bahwa Peraturan Pemerintah mengenai Tunjangan Hari Raya (THR) telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati (Perbup) dan diimplementasikan dengan baik oleh seluruh pengguna anggaran di masing-masing OPD, baik untuk PNS maupun PPPK (Penuh Waktu dan Paruh Waktu).
“Dalam sistem insentif dan penggajian, selalu ditekankan agar tidak ada keterlambatan pembayaran, mengingat hal tersebut merupakan kewajiban pemerintah daerah yang sangat penting bagi kesejahteraan pegawai,” kata Sekda.
Sekda juga menyentuh aspek emosional terkait keberadaan tenaga honorer yang belum masuk dalam database BKN. Ia menyampaikan bahwa meskipun secara regulasi mereka tidak menerima THR formal, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur tetap mencari jalan melalui KORPRI untuk memberikan perhatian nyata.
“Saudara-saudara atau adik-adik ini disayang sama Pak Bupati,” ucapnya.
Karena itu, ia mengimbau kepada seluruh tenaga honorer untuk terus mempertahankan kinerja dan produktivitas meski belum masuk dalam kategori PPPK Paruh Waktu.
“Pemerintah daerah saat ini terus melakukan analisis beban kerja dan jabatan, dengan harapan akan ada kebijakan yang berpihak kepada mereka di masa depan,”pungkasnya.
Hadir dalam kegiatan tersebut jajaran Asisten Sekda, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), anggota KORPRI, serta ratusan tenaga honorer yang selama ini bertugas di berbagai instansi Pemerintah Daerah. (fri)
