Sorotanmedia.co, Lombok Tengah – Penyelesaian sisa pembayaran atau tunggakan proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2024 yang dikelola Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah (Disdik Kab.Loteng) akan mulai dihitung Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).
Adapun terkait hal ini akan terus bergulir yang mana mekanisme persyaratan pembayaran dengan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kab.Loteng tahun 2025. Sehingga, untuk keperluan tersebut pun terus dikebut para pihak yang berwenang.
Termasuk dalam hal ini adalah Inspektorat yang bertugas melakukan penghitungan sisa pembayaran. Dan Inspektorat pun saat ini sudah menerima surat permohonan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk melakukan review.
Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) saat ini sudah menerima sebanyak 300 lebih surat permohonan proyek untuk di review. Dimana surat permohonan review sebanyak 300 lebih proyek diterima Inspektorat dari BPKAD pada minggu pertama bulan Januari tahun 2025 ini.
Kepala Inspektorat Kab.Loteng, H L Aknal Afandi, diruang kerjanya menyatakan, kalau pihaknya membenarkan telah menerima surat permohonan dari BPKAD untuk Inspektorat melakukan review terhadap sisa pembayaran proyek DAK tahun 2024 yang dikelola Disdik. Adapun 300 permohonan berkas proyek DAK tahun 2024 kemarin diterima Inspektorat untuk dilakukan review atau penghitungan sisa pembayaran.
“Surat permohonan untuk kami melakukan review terhadap sisa pembayaran proyek DAK tahun 2024 Dinas Pendidikan kami terima awal bulan Januari kemarin” ungkapnya, Rabu (05/01).
Inspektorat yang telah menerima surat permohonan untuk kemudian ditindak lanjuti dengan menerbitkan Surat Perintah Tugas (SPT). Dan ada sebanyak 15 tim akan diberikan SPT sekaligus akan diterjunkan guna melakukan pengecekan ke sebanyak 300 proyek DAK tahun 2024 kemarin.
15 tim yang sudah dibekali SPT akan mulai turun ke lapangan nanti pada tanggal 1 Februari. Dipastikan tim akan bekerja maksimal untuk melakukan review ke 300 proyek selama sebulan penuh. Sehingga di awal bulan maret semua perhitungan sisa pembayaran proyek sudah rampung dikerjakan tim bentukan Inspektorat.
“Yang jelas, Insha Alloh kami akan tuntas menyelesaikan penghitungan sisa pembayaran selama sebulan penuh. Apapun kondisi dan situasinya bulan Maret semua penghitungan sudah bisa clear atau tuntas,” katanya.
Setelah menyelesaikan penghitungan selanjutnya dokumen hasil review APIP akan disahkan oleh tim dan langsung akan diserahkan nanti di bulan Maret ke BPKAD. Dokumen hasil review yang sudah disahkan oleh tim sebagai dasar pembayaran yang dilakukan oleh BPKAD nantinya.
Mengingat pentingnya dokumen hasil review APIP ini dikarenakan APIP selaku Quality Ansurance (QA) sebagai penjamin mutu keabsahan dokumen.
“Persyaratan besaran berapa anggaran yang harus dibayarkan ke masing-masing rekanan tergantung hasil review APIP,” terangnya.
Lebih jauh dijelaskan, berdasarkan pengelolaan DAK Pemkab Loteng diketahui keterlambatan pembayaran proyek DAK tahun 2024 kemarin hanya terjadi di Disdik saja. Untuk jumlah pengajuan surat permohonan review yang diajukan hampir terbilang 90 persen dari jumlah proyek yang dikelola.
Terkait ini tambah Aknal, merupakan penomena yang tidak pernah terjadi selama Pemkab Loteng memgelola DAK pemerintah pusat.
“Jumlahnya cukup fantastis hampir seluruh jumlah proyek mengalami keterlambatan bayar,” tuturnya.
Kendati demikian, pihaknya yakin tahun ini semua sisa tunggakan pembayaran DAK ini akan dibayarkan dengan menggunakan APBD Loteng tahun 2024. Selama tidak mengganggu fostur APBD dan pembiayaan program yang sudah ada serta selama anggaran tersedia, pihaknya meyakini secepatnya Pemerintah akan melakukan pembayaran berdasarkan persyaratan yang sudah ditentukan.
“Itulah makanya kami kebut persyaratannya supaya rekanan bisa segera dibayarkan,” paparnya.(ang)
