Sorotanmedia.co, Lombok Timur – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Lombok Timur berkomitmen untuk memenuhi hak-hak masyarakat terkait pelayanan akses keuangan. Hal itu terungkap pada rapat Evaluasi Program Tahun 2025 Dan Perencanaan Program Kegiatan Tahun 2026 di Ruang Rapat Bupati Lombok Timur, pada Jumat (27/2/2026).
Menurut Bupati, Lombok Timur memiliki sumber daya alam yang sangat memungkinkan untuk percepatan akses keuangan dan percepatan komponen ekonomi.
Hal itu dapat dilihat dari jumlah usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang cukup banyak. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur telah melontarkan bantuan dengan total Rp 20 miliar kepada 21 ribu pelaku UMKM di Lombok Timur.
“Dengan stimulan tersebut diharapkan pelaku UMKM tak lagi terlilit utang kepada rentenir berkedok koperasi,” ujar Bupati.
Selain itu, kata Warisin, ada pula bantuan dalam bentuk pemberian pinjaman yaitu Lombok Timur Berantas Rentenir Melalui Kredit Tanpa Bunga (Lotim berkembang). Beberapa program lain seperti Ekosistem Pesantren Inklusif Keuangan Syariah (EPIKS) sebagai inisiatif OJK dan TPAKD untuk mengintegrasikan layanan perbankan/keuangan syariah, literasi, dan digitalisasi ke dalam lingkungan pondok pesantren. Serta Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan sejak dini, dengan target setiap pelajar memiliki rekening tabungan.
Disamping itu, Bupati menyampaikan apresiasi atas atensi yang diberikan oleh OJK sehingga akses keuangan dapat berjan begitu cepat, lancar, dan tepat sasaran, serta menghantarkan Lombok Timur menjadi satu-satunya Kabupaten di Indonesia Timur yang mendapatkan Juara 1 TPAKD se-Indonesia.
“Berkat pembinaan dari OJK, untuk itu terima kasih kepada beliau dan jajarannya,” ungkapnya.
Tahun ini, lanjut Bupati, Lombok Timur setidaknya telah meraih penghargaan tingkat Nasional, diantaranya Juara 1 TPAKD, Juara 1 TP2DD, lalu penghargaan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Penghargaan Kategori Kabupaten/Kota berprestasi di wilayah Indonesia Timur.
“Tentu ini merupakan kerja sama kita semua. Apa yang menjadi program khusus dari TPAKD harus kita dukung bersama. Karena bagaimanapun hak masyarakat untuk mengakses keuangan dengan cepat,” tambahnya.
Rakor dihadiri Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB beserta jajarannya, pimpinan OPD anggota TPKAD, Lembaga keuangan mitra, serta Pimpinan Pondok Pesantren. (fri)
