Oleh : Arifudin (Mahasiswa S3 Manajemen Unitomo Surabaya)
Wacana pemekaran wilayah kerap muncul menjelang momentum politik besar seperti pemilu atau pergantian kepemimpinan daerah. Salah satu isu yang kembali mengemuka belakangan ini adalah dorongan sejumlah elit politik untuk membentuk Provinsi Pulau Sumbawa, terpisah dari Nusa Tenggara Barat (NTB). Di satu sisi, pemekaran dianggap sebagai jalan pemerataan pembangunan. Namun di sisi lain, publik semakin jeli membaca motif tersembunyi di baliknya: apakah ini benar demi rakyat, atau hanya proyek kekuasaan para elit lokal?
Pemekaran: Antara Cita-cita Pemerataan dan Hasrat Kekuasaan
Tidak bisa dimungkiri, Pulau Sumbawa secara geografis memang memiliki tantangan tersendiri dibanding Lombok. Secara historis dan budaya pun, Sumbawa memiliki karakteristik khas yang berbeda. Namun pertanyaan mendasarnya bukan soal “layak atau tidak secara administratif”, melainkan: apakah pemekaran benar-benar solusi utama bagi permasalahan di Pulau Sumbawa? Dan lebih penting lagi: siapa yang sebenarnya akan diuntungkan dari provinsi baru ini?
Berdasarkan pengalaman daerah-daerah lain yang dimekarkan, hasilnya tidak selalu menggembirakan. Banyak daerah pemekaran yang justru mengalami stagnasi pembangunan, inefisiensi birokrasi, dan konflik kepentingan antar elit lokal. Sebab yang terjadi bukanlah pendekatan pembangunan yang partisipatif, melainkan pembentukan “kerajaan kecil” tempat para elit berebut jabatan, anggaran, dan proyek-proyek daerah.
Elitisme Politik yang Terus Menguat
Usulan Provinsi Pulau Sumbawa didorong oleh sebagian elit yang selama ini mengklaim sebagai representasi masyarakat. Namun ketika diperiksa lebih dalam, tak sedikit dari mereka yang memiliki kepentingan langsung terhadap distribusi kekuasaan baru baik sebagai calon gubernur, bupati, atau pejabat tinggi yang akan “diatur” dalam struktur provinsi baru tersebut.
Logika elit ini selalu mengulangi narasi “ketertinggalan”, “ketidakadilan”, dan “perlunya otonomi penuh” padahal selama ini banyak posisi strategis di tingkat provinsi NTB yang juga diisi oleh tokoh-tokoh asal Pulau Sumbawa. Ironisnya, ketika berada di tampuk kekuasaan, mereka sering kali gagal memperjuangkan aspirasi daerahnya secara maksimal. Lalu kini, solusi yang ditawarkan adalah memecah diri. Apakah ini bentuk tanggung jawab, atau justru pengalihan isu atas kegagalan representasi?
Beban Baru untuk Rakyat
Pemekaran wilayah tentu membawa implikasi anggaran yang besar. Mulai dari pembangunan kantor pemerintahan, pengadaan fasilitas birokrasi, hingga belanja pegawai dan operasional. Semua itu berasal dari dana publik. Artinya, rakyat Pulau Sumbawa akan menanggung beban pemekaran, sebelum mereka sempat menikmati manfaatnya.
Dalam situasi ekonomi yang belum stabil, prioritas seharusnya diberikan kepada perbaikan infrastruktur dasar, peningkatan akses pendidikan, pertanian, perikanan, dan kesehatan. Jika semua energi dan sumber daya justru dihabiskan untuk membiayai struktur pemerintahan baru, maka dikhawatirkan rakyat tidak mendapatkan apa-apa selain simbol pemisahan administratif.
Rakyat Belum Diajak Bicara
Hal yang paling disayangkan dalam wacana pemekaran ini adalah minimnya keterlibatan rakyat dalam prosesnya. Wacana ini muncul dan dibicarakan di ruang elit seminar, forum tertutup, bahkan deal-deal politik tanpa proses dialog terbuka yang melibatkan masyarakat Pulau Sumbawa secara menyeluruh.
Pemekaran bukan hanya soal dokumen dan syarat administratif. Ia menyangkut identitas, arah pembangunan, serta kepercayaan publik. Jika rakyat tidak diajak bicara sejak awal, maka pemekaran hanya akan menjadi proyek elit yang tidak memiliki legitimasi sosial.
Pembangunan yang Terfragmentasi
Kekhawatiran lain yang muncul adalah efek fragmentasi pembangunan di NTB. Dengan memisahkan Pulau Sumbawa dari provinsi induk, maka strategi pembangunan kawasan yang selama ini berjalan bisa terpecah dan tidak lagi sinergis. Di sisi lain, potensi konflik anggaran, batas wilayah, serta perebutan sumber daya juga semakin besar.
Kita tidak ingin melihat NTB terpecah secara politis dan emosional hanya karena ambisi segelintir elit. Justru saat ini yang dibutuhkan adalah sinergi yang kuat antar wilayah, integrasi program pembangunan lintas pulau, serta komitmen pemerataan yang nyata dari seluruh pemangku kebijakan bukan sekadar solusi instan yang dibungkus dalam narasi populis.
Untuk Siapa Provinsi Ini?
Kita tidak menolak gagasan pemekaran sebagai salah satu opsi kebijakan dalam sistem otonomi daerah. Namun setiap kebijakan besar harus lahir dari kebutuhan nyata rakyat, bukan dari nafsu elit politik. Pemekaran harus didasarkan pada evaluasi objektif, partisipasi publik yang luas, dan kesiapan fiskal serta administratif yang matang.
Maka wajar jika masyarakat bertanya: untuk siapa sebenarnya Provinsi Pulau Sumbawa ini akan dibentuk? Untuk kemajuan rakyat, atau untuk karier para elit?
Sebelum pertanyaan itu dijawab dengan jujur, maka kita berhak untuk menolak dan mengkritisi segala upaya pemekaran yang terkesan tergesa-gesa, tidak transparan, dan minim partisipasi. Karena pada akhirnya, politik yang baik adalah politik yang berpihak kepada rakyat bukan kepada hasrat kekuasaan.
